Terinspirasi pertanyaan seorang sahabat tentang asal usul pejabat di negeri ini, baru tersadar bila ternyata (hanya) dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum ada sama sekali yang menjadi pejabat negara level Menteri Negara. Entah kenapa, sejak kelahiran provinsi ini di tahun 1964 hingga sekarang, tak satupun warganya dipercaya seorang Presiden menduduki pos penting itu. Apakah karena Sultra tidak memiliki power politik, atau karena sumber daya manusianya yang terbatas? Sungguh sebuah kenaifan.
Memang di tataran pejabat pusat saat ini, orang Sultra yang baru bisa masuk dalam pentas elit nasional, adalah Dr. La Ode Ida, Wakil Ketua DPD RI saat ini. Juga pernah ada nama Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaluddin yang pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Wakil Presiden RI di zaman Hamzah Haz,. Kedua nama ini juga pernah diisukan sebagai ‘kandidat Menteri’ era pemerintahan Megawati dan SBY, termasuk (alm) La Ode Kaimuddin mantan Gubernur yang sempat diisukan sebagai calon Menteri Kehutanan di tahun 1998, namun sayang juga hanya sebatas diskursus politik saja. Dalam percaturan politik tingkat nasional, nama orang-orang Sultra kurang popular di banding provinsi tetangganya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Memang, mencari nama popular asal Sulawesi Tenggara sulit menemukannya, sebab tidak ada politisi maupun pejabat eksekutifnya yang mampu membuat ‘kejutan politik’ seperti dari beberapa wilayah di Indonesia. Satu-satunya nama yang muncul belakangan ini adalah Wa Ode Nurhayati, anggota DPR RI asal PAN yang ‘melejit’ karena berusaha membongkar mafia anggaran di tubuh DPR. Itupun tidak sepopuler dengan politisi lainnya, sebab hanya beberapa media massa saja yang mempublisnya.
Meski demikian, tidak berarti tidak ada nama orang Sultra yang layak jual. Mereka diantarnya Ali Mazi, SH, mantan Gubernur yang kini menekuni profesi Lawyer di Jakarta, pernah menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Sultra dan kini menyeberang ke Nasional Demokrat. Selanjutnya ada Nur Alam, SE, Gubernur Sultra saat ini, yang konon kabarnya sangat dekat dengan Hatta Rajasa, sebab Nur Alam satu-satunya kader PAN murni yang mampu memenangkan kursi Gubernur.
Di level pejabat daerah, ada nama Amirul Tamim, Walikota Baubau yang dikenal sebagai salah satu kepala daerah berprestasi di Indonesia, juga LM. Sjafei Kahar, Bupati Buton dua periode yang masih setia mengawal Partai Golkar, Buhari Matta Bupati Kolaka yang dikenal sukses dengan Adipura setiap tahunnya. Selebihnya ada nama Ridwan ST, mantan Bupati Muna dua periode yang dikenal sangat dekat dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar saat ini.
Mekar Provinsi pun Sulit
Tampaknya kekuatan politik orang-orang Sultra di pentas nasional memang masih sangat terbatas. Jangankan jadi menteri, untuk memekarkan Sultra saja menjadi dua provinsi yakni Sultra dan calon provinsi barunya Buton Raya juga sangatlah sulit, sementara teritori wilayahnya begitu luas, dengan karakter yang berpulau-pulau.
Calon Provinsi Buton Raya misalnya, wilayah ini sudah sangat luas dengan melingkupi Pulau Buton dan kawasan kepulauan Tukang Besi (Wakatobi) sungguh sebuah wilayah administrasi pemerintahan yang sangat luas, sehingga diinisiasi adanya provinsi baru, dengan calon ibukota di Kota Baubau, yang memang dikenal memiliki infrastruktur kota yang setara dengan ibukota provinsi lainnya di Indonesia.
Sebenarnya, bila merunut sejarah, pemerintah pusat layak mempertimbangkan kehadiran dan keinginan masyarakat Buton Raya menjadi sebuah provinsi, sebab dalam perjalanannya, Buton Raya yang merupakan eks Kerajaan/Kesultanan Buton, dalam sejarahnya adalah ‘negara berdaulat’ yang bergabung dengan NKRI karena ‘loby’ seorang Presiden Soekarno pada Sultan Buton kala itu. “Kami ke NKRI karena lobi, seharusnya pemerintah pusat juga menyahuti aspirasi masyarakat Buton Raya menjadi provinsi” begitu ungkapan para sejarawan di sana.
Keinginan besar orang Buton Raya untuk menjadikan wilayahnya menjadi provinsi baru memang tak bisa di bendung, dimana-mana di kawasan itu hampir tiap harinya larut dengan diskusi tentang pemekaran ini. Bahkan di awal tahun 2002-an, pernah ada sekelompok pemuda ditangkap aparat kalangan militer, karena menyuarakan berdirinya sebuah negara baru bernama ‘Buton Darussalam’, mungkin ada hubungannya dengan sebuah buku tua yang dilarang penerbitannya di tahun 1977, berjudul ‘Buton Darussalam’ yang merupakan catatan lengkap seputar struktur pemerintahan Kesultanan Buton yang pernah besar pada zamannya.
Lalu apakah Orang Sultra masih punya ‘gigi’ di Pusat? Kami menanti.
Jakarta, 16 Juni 2010.
2 komentar
kekuatan orang Sultra memang sedikit dan tersebar di segala penjuru daerah jawa, yg menjadi permasalahan kekuatan itu tdk ada karena penyebaran itu, nah kekuatan itu akan terlihat jika adanya persatuan. pertanyaan selanjutnya adalah adakan yg mampu mempersatukan hal itu? dan maukah mereka mengabung menjadi satu? kultur masyarakat Sultra seperti Tahi Kambing, dari dalam bersatu setelah diluar berserakan. menyatukan masyarakat Sultra menjadi momok yg menakutkan. melalui tulisan ini diharapkan ketersingungan yg positif bagi semuanya..
Sultra akan bisa sejajar dengan provinsi2 tetangganya, hanya sja para politisi banyak yg jago kandang, ini mungkin ada filosofi kita yg keliru harus tidak menonjolkan kemampuan secara paripurna, sdalah saatnya sekarang orang2 sultra baik di dalam maupun di luar sultra untuk tetap berkomitmen bersatu, tampa harus memandang dari mana dia, yang penting kontribusinya jelas,ok bravo sultra & Buton Raya. Amin