Saya mohon maaf kepada kakanda Syahrul Yasin Limpo (SYL), Gubernur Sulsel saat ini, jika sekiranya menganggap tulisan ini kurang etis. Saya hanya ingin bertanya pada publik Sulsel, apakah baliho politik dengan tajuk ‘don’t stop komandan’ itu menarik? Jika ya, maka bersyukurlah. Tetapi jika tidak, maka mungkin perlu evaluasi mendalam tentang ‘peraga politik’ ini. Tentu untuk mendapatkan jawaban khalayak Sulsel soal ini, butuh analisa dan survey khusus. Sebab publik Sulsel, bukan lagi public yang hanya bisa di jejali dengan pesan-pesan politik yang meluber dan memenuhi setiap sudut jalan-jalan protokoler di Sulawesi Selatan.
Saya merasa ada sesuatu ‘yang lain’ ketika pulang kampung. Sepanjang perjalanan dari Bandara Internasional Hasanuddin hingga ke Pangkep, saya menyimak baliho SYL yang terkesan begitu mengandalkan pesan-pesan ‘satu arah’ dari seorang komandan, hingga mempengaruhi elit lainnya untuk ikut langsung memasang fotonya bersama kakanda SYL, sebagai bentuk loyalitas. Saya secara subjektif berpendapat jika ini hanya sebuah ‘pesan politik yang semu’. Padahal, ketika kakanda SYL maju sebagai kandidat Gubernur di periode pertama, baliho yang ditampilkan jauh lebih kreaktif dan memancing orang untuk semakin dekat dengan figur Syahrul Yasin Limpo.
Warna hitam yang mendominasi isi baliho, dengan menampilkan sedikit wajah kakanda SYL dengan kesan siluet, bagi kaum wanita yang belum mengenal dekat figure Kakanda, akan berkata ‘kok seram sekali baliho ini’. Tentu sesuatu yang jauh berbeda dengan pesan politik kakanda Ilham Arif Sirajuddin yang tampak lebih klimis, bersih dengan membawa nuansa baru, jika kakanda Ilham memang lebih siap ‘melawan’ kakanda SYL.
Saya tak menafikkan kekuatan politik kakanda SYL yang begitu menggurita di Sulsel. Tetapi proses penyampaian pesan politiknya terasa terlalu birokratis, dan mengandalkan elit tertentu sebagai ‘jargon pembantu’. Jika saja elit itu di sukai, maka beruntunglah. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka perlu evaluasi mendalam lagi.
Satu fenomena yang saya cermati terjadi di Pangkep. Dimana-mana baleho siluet hitam itu dibawahnya terdapat gambar Sang Bupati, Syamsuddin H. Batara dengan pakaian lengkapnya sebagai Bupati. Ini berarti secara birokratis ‘Bupati’ dipaksa untuk mengikuti perintah sang komandan, tentu dalam posisinya sebagai ketua Golkar setempat. Bukan sebagai Bupati Pangkep. Di satu sisi, baliho politik Kakanda Ilham dan pasangannya kakanda Azis Kahar Muzakkar, jika mendapat dukungan dari Wakil Bupati Pangkep, Tauffikrahman, tetapi dalam posisi sebagai ketua partai Demokrat setempat.
Entalah siapa yang akan memenangkan pertarungan di kota pangkep ini. Tetapi, keberadaan dua birokrasi sebagai ‘elit pendukung’ dari calon gubernur tersebut, akan berdampak terhadap realitas sosial masyarakat Pangkep, yang sepertinya ‘dipaksa’ untuk masuk dalam arena ‘kubu-kubuan’. Apakah mengikuti perintah Pak Bupati ataupun mengikuti perintah Wakil Bupati. Tentu juga ini tidak akan terasa nyaman bagi birokrasi Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, sebab selalu diperhadapkan pada posisi ‘saya orangnya siapa’.
Terlepas dari kulminasi politik di atas. Satu hal yang perlu di kritisi dalam Pilkada Gubernur Sulsel ke depan, bahwa belakangan ini, perang spanduk dan baliho tampaknya menjadi ‘wajah’ pintu gerbang Indonesia Timur ini. Estetika penempatan baliho tidak lagi mengindahkan estetika tata ruang. Dimana-mana ada baliho, di jalan protokoler, lorong-lorong, bahkan sungai-sungai dipenuhi baliho politik. Saya hanya berharap semoga rumah-rumah ibadah tidak menjadi sasaran empuk penempatan baliho ini.
Kakanda SYL dan Kakanda Ilham sebagai dua raksasa politik Sulsel dikenal sebagai figure yang dekat dengan khalayak Sulsel. Tetapi proses pencitraan politiknya, masih diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan sederhana. “Apakah menarik bagi Anda?”.
Semoga saja ada makna di balik tulisan ini.
