MUNGKIN bagi banyak orang, pendidikan doktoral tidaklah teramat penting bahkan dinilai berlebihan, apalagi sesorang itu telah memiliki pekerjaan menetap, memiliki rumah tangga dan berpendidikan setingkat magister, mungkin sudah lebih dari cukup. Sebab ‘modal’ ini mereka sudah bisa menikmati hidup dan menjalani karir yang semestinya hingga ajal menjemput. Namun, rasa ini tidak ada pada diri saya. Ambisi untuk mencapai gelar doktor terus bergelora, apalagi sebuah slogan kecil di kamar kos terus membakar semangat. “Tak mati sebelum cita tercapai”. Slogan yang sengaja saya tulis tiga tahun silam, ketika pertama kali memasuki detak jantung Jakarta untuk merambah dunia ilmu pengetahuan.
Mungkin saya termasuk dari sekian banyak orang yang berfilosofi bila Jakarta adalah ‘tanah pertarungan’ orang-orang daerah merebut hidup. (Tentu ini tidak berlaku bagi kawan-kawan yang telah menempuh pendidikan di luar negeri). Alasan saya sederhana, Jakarta adalah kumpulan pergumulan kehidupan, dimana pendidikan tidak sekedar berasal dari dunia formal, tetapi realitas sosial masyarakat adalah nilai plus dari pendidikan formal itu sendiri. Ya, saya melihat sisi plus ‘sekolah di Jakarta’ ada di situ. Bahkan jika bisa ‘bermain’ dalam ayunan kerasnya kota ini, maka tak hanya gelar akademik yang bisa direbut, tetapi juga gelar sosial yang bisa memperluas kebesaran nama seseorang ke seantero wilayah nusantara. Itu juga salah satu bagian kecil pelecut semangat ini.
Sore hari ini, saya menerima sepucuk surat elektronik dari sekretariat Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang berkantor di Salemba. Sebuah surat yang ‘memerintahkan’ saya untuk menghadiri wawancara kekhusus-an bagi calon mahasiswa doktoral komunikasi UI pada Jumat 19 April. Hati saya terenyuh dan bertanya pada diri sendiri. “Apakah ini langkah awal saya memasuki gerbang kampus UI?”, “apakah ini penanda jika benar-benar saya akan bertarung dalam kerasnya realitas kehidupan di metropolitan ini?” Ah, ini terlalu lebay, istilah anak muda sekarang. Apalagi pengumuman lulus atau tidak masih berselang sebulan ke depan.” Pikirku.
Tetapi sebagai orang daerah yang besar dan tumbuh dari kehidupan orang tua yang pas-pasan, tentu menjadi rasa yang teramat besar. Ini juga pernah saya rasakan ketika pertama kali menjadi mahasiswa magister Ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, yang kemudian memberi emblem ‘terbaik’ saat wisuda digelar. Tentu saya bangga, tetapi saya perih, apakah wisudawan terbaik itu menjadi jaminan kehidupan saya dan keluarga akan hidup lebih baik? Sebab tidak sedikit orang di negeri ini, menjadi yang terbaik di ijazah, tetapi sulit untuk mencari kehidupan yang dapat dikategorikan ‘sejahtera’. Ya’, ini salah satu realitas sosial di negeri yang bernama Republik Indonesia ini. Realitas dimana ‘posisi otak’ masih di-nomor- duakan, dan kalah dengan persaingan yang menggunakan cara-cara pragmatis. Banyak contoh kehidupan yang bercerita tentang itu.
Yang pasti, sepucuk surat dari kampus UI-Salemba menaikkan nyali hidup saya. Tentu juga akan membawa dampak pada keluarga kecil saya, sebab jika Tuhan memberi kemudahan saya untuk menikmati pendidikan di kampus ini, berarti istri dan anak-anak saya harus mampu pula bergumul dengan kehidupan tanpa banyak didampingi seorang ayah. Tetapi saya, istri dan anak-anak sama meyakini, jika inilah bagian kehidupan untuk hidup lebih baik.
**
SEBELUM menerima surat panggilan wawancara, sebelumnya menyempatkan ke Kampus Salemba sekedar mendapatkan informasi. Namun mata tertarik pada selembar poster besar khas UI, berwarna hitam dengan tulisan kuning, tertampang di depan ‘kampus lama’ UI dengan kalimat menantang opini publik, “Jika orang lain, Otonomi adalah Harga Mati, maka Kami PNS adalah Harga Mati”. Tampak jelas poster ini di arahkan ke jalan raya Diponegoro, jalan yang terbilang amat ramai di Jakarta Pusat. Penanggung jawab poster ini pun terampang jelas; “Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia”. Saya terenyuh memaknai kalimat poster ini, rasa-rasanya nasib para pekerja di UI, tidak lebih baik dari pada nasib para honorer di daerah. Saya juga tidak tahu, apakah para pekerja di UI itu adalah dosen-dosen atau karyawan lepas di sana? Yang pasti hanya menyebutkan diri sebagai ‘paguyuban pekerja UI’
Bagi saya yang amat sederhana memaknai UI sebagai kampus terbesar di tanah air, tentu hal-hal seperti ini tak elok terjadi, sebab bagi saya ini dapat disebut sebagai ‘pemberontakan hidup’ para pekerjanya, dimana secara institusional, UI adalah kampus yang bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan di negeri ini, tentu dengan harapan nasib dan tuntutan mereka bisa terpenuhi, menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.
Lebih dari itu, saya menangkap makna ‘otonomi’ dan ‘Harga Mati’ pada kalimat poster tersebut sebagai sebuah sindiran ‘besar’ pada pengambil kebijakan di kampus. Sebab UI adalah organisasi pendidikan yang memiliki hak otonomi besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak sekedar pada persoalan perkuliahan, besaran biaya pendidikan, kesejahteraan para dosen dan karyawannya, tetapi juga bagi pekerja yang meminta hak untuk menjadii seorang pegawai negeri. Tentu saya berkeyakinan UI mampu meneyelesaikan persoalan ini dengan caranya sendiri. Semoga!
--------------------------------
Jakarta, Ba’da Isya, 16 April 2013
Mungkin saya termasuk dari sekian banyak orang yang berfilosofi bila Jakarta adalah ‘tanah pertarungan’ orang-orang daerah merebut hidup. (Tentu ini tidak berlaku bagi kawan-kawan yang telah menempuh pendidikan di luar negeri). Alasan saya sederhana, Jakarta adalah kumpulan pergumulan kehidupan, dimana pendidikan tidak sekedar berasal dari dunia formal, tetapi realitas sosial masyarakat adalah nilai plus dari pendidikan formal itu sendiri. Ya, saya melihat sisi plus ‘sekolah di Jakarta’ ada di situ. Bahkan jika bisa ‘bermain’ dalam ayunan kerasnya kota ini, maka tak hanya gelar akademik yang bisa direbut, tetapi juga gelar sosial yang bisa memperluas kebesaran nama seseorang ke seantero wilayah nusantara. Itu juga salah satu bagian kecil pelecut semangat ini.
Sore hari ini, saya menerima sepucuk surat elektronik dari sekretariat Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang berkantor di Salemba. Sebuah surat yang ‘memerintahkan’ saya untuk menghadiri wawancara kekhusus-an bagi calon mahasiswa doktoral komunikasi UI pada Jumat 19 April. Hati saya terenyuh dan bertanya pada diri sendiri. “Apakah ini langkah awal saya memasuki gerbang kampus UI?”, “apakah ini penanda jika benar-benar saya akan bertarung dalam kerasnya realitas kehidupan di metropolitan ini?” Ah, ini terlalu lebay, istilah anak muda sekarang. Apalagi pengumuman lulus atau tidak masih berselang sebulan ke depan.” Pikirku.
Tetapi sebagai orang daerah yang besar dan tumbuh dari kehidupan orang tua yang pas-pasan, tentu menjadi rasa yang teramat besar. Ini juga pernah saya rasakan ketika pertama kali menjadi mahasiswa magister Ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, yang kemudian memberi emblem ‘terbaik’ saat wisuda digelar. Tentu saya bangga, tetapi saya perih, apakah wisudawan terbaik itu menjadi jaminan kehidupan saya dan keluarga akan hidup lebih baik? Sebab tidak sedikit orang di negeri ini, menjadi yang terbaik di ijazah, tetapi sulit untuk mencari kehidupan yang dapat dikategorikan ‘sejahtera’. Ya’, ini salah satu realitas sosial di negeri yang bernama Republik Indonesia ini. Realitas dimana ‘posisi otak’ masih di-nomor- duakan, dan kalah dengan persaingan yang menggunakan cara-cara pragmatis. Banyak contoh kehidupan yang bercerita tentang itu.
Yang pasti, sepucuk surat dari kampus UI-Salemba menaikkan nyali hidup saya. Tentu juga akan membawa dampak pada keluarga kecil saya, sebab jika Tuhan memberi kemudahan saya untuk menikmati pendidikan di kampus ini, berarti istri dan anak-anak saya harus mampu pula bergumul dengan kehidupan tanpa banyak didampingi seorang ayah. Tetapi saya, istri dan anak-anak sama meyakini, jika inilah bagian kehidupan untuk hidup lebih baik.
**
SEBELUM menerima surat panggilan wawancara, sebelumnya menyempatkan ke Kampus Salemba sekedar mendapatkan informasi. Namun mata tertarik pada selembar poster besar khas UI, berwarna hitam dengan tulisan kuning, tertampang di depan ‘kampus lama’ UI dengan kalimat menantang opini publik, “Jika orang lain, Otonomi adalah Harga Mati, maka Kami PNS adalah Harga Mati”. Tampak jelas poster ini di arahkan ke jalan raya Diponegoro, jalan yang terbilang amat ramai di Jakarta Pusat. Penanggung jawab poster ini pun terampang jelas; “Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia”. Saya terenyuh memaknai kalimat poster ini, rasa-rasanya nasib para pekerja di UI, tidak lebih baik dari pada nasib para honorer di daerah. Saya juga tidak tahu, apakah para pekerja di UI itu adalah dosen-dosen atau karyawan lepas di sana? Yang pasti hanya menyebutkan diri sebagai ‘paguyuban pekerja UI’
Bagi saya yang amat sederhana memaknai UI sebagai kampus terbesar di tanah air, tentu hal-hal seperti ini tak elok terjadi, sebab bagi saya ini dapat disebut sebagai ‘pemberontakan hidup’ para pekerjanya, dimana secara institusional, UI adalah kampus yang bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan di negeri ini, tentu dengan harapan nasib dan tuntutan mereka bisa terpenuhi, menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.
Lebih dari itu, saya menangkap makna ‘otonomi’ dan ‘Harga Mati’ pada kalimat poster tersebut sebagai sebuah sindiran ‘besar’ pada pengambil kebijakan di kampus. Sebab UI adalah organisasi pendidikan yang memiliki hak otonomi besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak sekedar pada persoalan perkuliahan, besaran biaya pendidikan, kesejahteraan para dosen dan karyawannya, tetapi juga bagi pekerja yang meminta hak untuk menjadii seorang pegawai negeri. Tentu saya berkeyakinan UI mampu meneyelesaikan persoalan ini dengan caranya sendiri. Semoga!
--------------------------------
Jakarta, Ba’da Isya, 16 April 2013
