27 November 2014

DUA hari lalu Timnas sepak bola Indonesia kalah telak dari Philipina, 0-4. Sudah biasa? Sepertinya jawaban publik tergiring untuk menyatakan; “iya sudah biasa”. Sebab selalu ada pemakluman di balik kekalahan itu, mulai dari Philipina yang full naturalisasi, timnas kita yang baru terbentuk beberapa pekan, hingga kondisi lapangan dalam pandangan mata seolah jauh dari kesan standar. Mungkin begitu pembenarannya.
   
Belakangan, bangsa ini begitu gampang membiasakan hal-hal yang tak terbiasa. Sebutlah kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi juga dianggap sebagai sebuah kelaziman, meski naiknya tak tanggung-tanggung, rata-rata di kisaran Rp 2500. Nilai satuannya memang kecil, sebab angka Rp 2500 dalam kantong orang Indonesia, bisa disebut sebagai kantong kere. Belum lagi pembenaran jika kenaikan BBM dibandingkan dengan case-case keseharian seperti untuk urusan beli rokok, beli pulsa dll, sepertinya no problem. Lagi-lagi selalu ada alasan pengalihan untuk sebuah pembenaran. Orang komunikasi menyebutnya ‘priming’, pengalihan isu atau wacana yang berkembang di ranah publik.

Belum lagi jika bicara dalam lokal Jakarta; macet dan banjir, kini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tak ada lagi istimewanya. Menjadi pertanyaan besar, apakah hal-hal bertema ‘menyengsarakan’ di negeri ini sebagai suatu hal yang biasa, lazim dan perlu pembenaran? Sungguh menggerus animo ke-kritisan bangsa ini.
       
Cara berpikir ‘central route’ yang kritis dan terpusat pada pokok persoalan menjadi terabaikan oleh cara berpikir ‘Periferal route’ yang melihatnya dari tepi garis sebuah masalah. Membahas ini pun, terasa ada ‘kegelian’ sebab selalu dihubungkan dengan aroma politik Pilpres yang sudah usai itu. “Yang mengkritik itu pasti pendukung Pak Prabowo”. Begitu katanya. Duh! 
    
Oke-lah. Apapun persepsi kita terhadap urusan dukung-mendukung harus berakhir sampai di sini, tetapi untuk kejernihan berpikir, daya dan sikap kritis demi kebaikan bangsa ini tak ada kata berhenti. Bangsa ini tak elok dibiasakan untuk menerima segala kekurangannya, tak baik untuk menerima begitu saja kebijakan para elit negeri yang (mungkin) menyengsarakan banyak orang.
       
BBM misalnya? Mengapa di kritik keras? Sebab apapun itu, kenaikan harga itu seolah memindahkan beban negara ke pundak rakyat. Mengapa bukan para elit yang ‘rame-rame’ memikulnya? Paling tidak, elit  bekerja dan berpikir keras dengan melibatkan para ahli, atau (mungkin) partai politik  yang menolak keras. Sebab penolakan itu juga diikuti dengan tawaran solutif.  Ini pernyataan, bukan pertanyaan!
     
Membangun sikap kritis, bukan berarti membungkam hegemoni pikiran sadar manusia yang bisa menerima apapun keadaan yang dialaminya sebagai mahluk yang homoadaptif. Sebaliknya, sikap kritis adalah menggali wawasan kesadaran manusia jika dialah mahluk paling sempurna yang diciptakan oleh Yang Kuasa. Itupun jika manusia memang mengakui adanya Zat Pemilik itu. Apalagi di Indonesia, negara yang menempatkan ketuhanan sebagai puncak idiologinya. Sederhananya, sikap kritis itu, adalah ayat dan tanda kekuasaan-Nya.
    
Kita tidak dalam kondisi mengatakan bersikap kritis itu adalah kemajuan. Tetapi ia jauh lebih baik daripada ‘diam’ dan membenarkan hal-hal yang menyengsarakan, yang menggerus energi bangsa, apalagi menyangkut harga dan jati diri  bangsa. Kata para bijak; “kita bukan bangsa tempe, sebab nenek moyang kita pelaut!”. Soal kiasan ini, teringat penyataan kritis putra bungsu saya. Ia bertanya; “siapakah Nabi Adam itu?” saya menjawab, “itu nenek moyang seluruh umat manusia di dunia ini, Nak”. Si bungsu menggerutu, “Nabi Adam nenek moyang? Harusnya kakek moyang”.  ???.....      
                                          **


Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan Isi Komentar Anda Disini

TENTANG SOEKARNO

KATA HATI

SENI BUDAYA

PENGUNJUNG

ADVETORIAL

Follow by Email

ARTIKEL POPULER

AKTIVITAS

KRITIK-KRITIK SOSIAL

ROOM CHATING BLOG

AQUARIUM RILEX