25 September 2016

TERSERAH, ini mau dilihat sebagai politik rasis atau bukan, yang pasti  Sulawesi-Selatan dan umumnya persaudaraan Bugis-Makassar (termasuk Mandar-Toraja dan etnik lainnya di Sulsel) penting ‘bermuhassabah’ tentang eksistensi ketokohan etnik ini di pentas politik nasional. Setidaknya mencoba memberi jawaban, siapa tokoh Sulsel setelah Jusuf Kalla nantinya? Sebab sadar Pak JK telah menua, sepuh, dan setelah kepemimpinannnya saat ini, (mungkin) ia akan mandeg pandito- meminjam filosofis Jawa.

Mengapa pertanyaan ini mengemuka? Ini persoalan ontologis eksistensi dalam banyak hal, setidaknya menjawab hal-hal pragmatis tentang porsi pembangunan, gengsi Bugis-Makkassar di pentas politik nasional, hingga persoalan ‘jatah-jatah’ jabatan struktural di level nasional. Sebab tak bisa dipungkiri, JK di era reformasi ini adalah tokoh yang menjadi simpul dari semua itu.

Memang terlalu jelimet memaparkan data, jika dari tangan JK-lah pembangunan di Sulsel begitu pesat, ada pembangunan jalur kereta api, pendirian industri ini dan itu, pesatnya kota Makassar sebagai kota metropolitan, terdistribusinya 28 orang pejabat asal Sulsel sebagai Dirjen yang tersebar di kementrian, dan lain sebagainya. Kita hanya meraih-raih ingatan, bahwa tak mungkin semua tergapai jika tidak ada opinion leader di sana, ya Pak JK. Silah didebat! Silahkan beropini jika hadirnya JK dengan segala gerak politiknya punya impact nepotistik.

Apapun itu, kesadaran etnik memang perlu dibangun dalam perspektif politik normatif dan positif di tengah politik identitas ke-Indonesia-an yang kerap terwakili oleh kelompok-kelompok mayoritas. Sebaliknya kelompok minoritas hanya bisa ‘bicara’ jika memiliki sosok tokoh sentral. Tak hendak bermaksud bahwa etnik China di Indonesia pandai dan berani bicara politik setelah Ahok bertahta di Jakarta, atau Bugis-Makassar hebat setelah ada Jenderal M.Jusuf, Pak Habibie, dan Pak JK?  Tetapi ingin mengingatkan, bahwa tak ada leader, maka kolektivitas politik itu akan memudar. Hal ini pernah menjadi sindiran Karl Marx berikut ini;

 “Dengan demikian kaum proletar mempunyai hak sama, dalam dunia baru yang tengah menhadirkan dirinya, sebagaimana dipunyai Raja Jerman dalam dunia lama ketika dia menyebut rakyat-rakyat-nya sebagai seekor kuda-kuda-nya. Ketika menyebut rakyat sebagai milik pribadinya raja hanya memaklumkan pemilik harta milik pribadi adalah raja.”(Anderson:2002:xviii)


Sindiran Marx ini terkesan jadul di tengah modernisasi yang konon selalu membawa iklim demokratisasi. Sebab banyak orang selalu pandai bicara di panggung depan (front stage) tentang eloknya kesepadanan, kesederajatan, tanpa politik rasis, bahkan masuk ke filosofis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Namun di panggung belakangnya (back stage) amat bersemangat berbicara tentang kesadaran kekerabatan etnis, diaspora, hingga persoalan saling menarik. Suka atau tidak suka, demikianlah wajah demokratisasi ke-Indonesia-an kita, selalu pandai memainkan irama dramaturgi-nya. Tetapi ini bukanlah kekeliruan, sebab kita sendiri belum jujur berkaitan kolektivisme identitas. Hanya selalu bersepakat dalam kolektivitas kepentingan, dan (selalu) pula membenarkan adigium, bahwa kepentinganlah yang selalu abadi.

Sebuah tulisan tentang JK dari Tomi Lebang mengingatkan cara membangun diri menjadi seorang tokoh di level nasional.

JK memang sungguh-sungguh melibatkan dirinya dalam isu Indonesia Bagian Timur -- kini lebih sering disebut sebagai Kawasan Timur Indonesia. Ia sangat peduli dengan percepatan pembangunan Indonesia Timur. Isu KTI yang dibawa JK ia gandengkan dengan dua isu lainnya yang menjadi perhatian utama JK: ekonomi nasional dan pribumi. Ada yang menuduh JK melawan pengusaha keturunan Tionghoa. Padahal, “Soal pribumi bukan melawan (pengusaha) Cina, tapi agar ada keseimbangan,”kata JK.

JK mengakui salah satu tujuannya masuk ke politik adalah untuk memperjuangkan Sulawesi Selatan dan KTI yang selama ini banyak tertinggal. Sama sekali bukan karena ingin melindungi bisnis. “Bagaimana mau melindungi bisnis, bapak saya kan PPP,” kata JK. Ayahnya, Haji Kalla memang anggota PPP. Pada masa itu, mendukung partai selain Golkar justru bisa “membahayakan” bisnis.

Selain itu, menurut JK, ia masuk ke dunia politik nasional secara “otomatis” sebagai kelanjutan dari aktivitasnya selama ini di Sulawesi Selatan. Dari masa mahasiswa, lalu jadi pengusaha, dia selalu memegang aneka jabatan. Maka, menjadi politisi di tingkat nasional adalah kelanjutan saja. “Di Sulawesi Selatan isinya kita-kita saja, tidak ada lawan, jadi harus ke tingkat nasional,”katanya.


Siapa pengganti JK? Ini pernyataan pokok dan penting bagi manusia Sulawesi Selatan, manusia Bugis-Makassar pada umumnya. Sebab selalu ada kesadaran jika JK adalah tokoh Sulsel yang sukses menggiring daerahnya di era kekinian ke level yang lebih baik, menarik orang-orang se kampungnya ke pusat-pusat kekuasaan, dan selalu mengingatkan bahwa ke tingkat nasional itu seperti ‘naik kelas’. Karenanya setelah kepemimpinan dan ketokohan JK, penting mencari figur sepertinya. Meski sulit menemukan sosok yang persis sama dengannya.

Lalu siapa? Mari memberi saran dengan segala perspektif kita? Atau kita bersepakat bahwa tak ada lagi tokoh Bugis-Makassar seperti JK, atau menunggu puluhan tahun lamanya?
-----------------------------
 Catatan jelang Isya di Cikini, 25 September 2016

Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan Isi Komentar Anda Disini

TENTANG SOEKARNO

KATA HATI

SENI BUDAYA

PENGUNJUNG

ADVETORIAL

Follow by Email

ARTIKEL POPULER

AKTIVITAS

KRITIK-KRITIK SOSIAL

ROOM CHATING BLOG

AQUARIUM RILEX