"PajongaE, Hamparan Padang Warisan PD-2 di Bombana"

Hamparan tanahnya ribuan hektar, terletak di Kabupaten Bombana Sultra. Terkenal dengan nama 'pajongaE', yang kini dalam wilayah administratif Desa La Ea, Poleang.

Melintas di kawasan ini seolah menyusur gurun pasir, tandus dan tak berpenghuni. Kenapa? Tanah lapang yang kini diklaim milik TNI-AU ini dulunya warisan pangkalan udara Jepang masa perang dunia kedua. Katanya begitu.

Pernah diwacanakan sebagai lokasi ibu kota kabupaten Bombana sebelum diputuskan di Kasipute-Rumbia. Mungkin karena punya histori panjang dan telah dimiliki negara, lokasi ini seolah dibiarkan begitu saja seperti lahan non produktif.

Pemerintah setempat melarang aktivitas warga di sana, kendati beberapa bongkahan bukit tanah tampak telah melenguh karena kerukan. Dilarang, bisa jadi karena kekhawatiran lokasi ini menyimpan persenjataan Jepang yang sewaktu-waktu bisa membahayakan, kendati belum ada riset khusus tentang itu.

Apalagi ada sisa 'wals jepang' yang terparkir di bawah pohon tunggal. Kendaraan ini dikeramatkan sejak dulu, meski kini sudah ada yang memanfaatkan jadi arena pacaran yang indehoi. 😄😄😄 tetapi ini hanya dugaan, sebab kadang terpakir mobil umum dalam waktu lama di sekitarnya.

Ada pula yang cukup kreatif, memanfaatkan padang ini dengan membuat warkop-warkop dadakan. Bahkan ada juga yang membuat spot selfie area bagi muda mudia atau siapa saja yang ingin memperoleh momen cantik nan indah.

Memang kawasan PajongaE terbilang menarik pandangan mata, sebab sejauh mata memandang hanya hamparan luas berfatamorgana. Kadang juga ada rombongan kerbau menyamak di hamparan padang.

Sekitar tahun 1990-an kawasan ini banyak sekali ditemukan Rusa, hewan endemik khas Sultra. Entah kenapa telah menghilang, padahal Rusa ini juga menjadi filosofis penamaan padang ini, PajongaE, asal kata 'Jonga' atau Rusa dalam bahasa lokal setempat.

Sempat terpikir mengapa negara mungkin juga daerah tak memaksimalkan kawasan ini menjadi area ekonomi produktif. Membuatnya kembali jadi bandar udara yang berkelas, bisa sebagai areal perumahan elite, atau apa saja yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sekitarnya.

Karena telah menjadi milik TNI AU, seperti tulisan papan nama yang ada di sana, lalu sampai kapan areal ini kosong melompong? jika tak bisa jadi bandara, maka bisa jadi tempat latihan menembak, terjun payung, bahkan mungkin latihan perang-perangan.

Eh.. atau pinjamkan saja pada pemerintah desa setempat untuk dimaksimalkan sebagai apa saja yang bisa memajukan warga sekitar.

Sepertinya orang Sultra bisa piknik ke 'gurun saharanya' pulau Sulawesi ini. Maka pasti Anda mengatakan, mengapa tak dimaksimalkan? 

🌺🌺😇😇😇

------------

catatan dari Negeri Moronene. 

#WonuaBombana

#PajongaE

#SaharaSulawesi

Mengapa Loyalis Prabowo Tak Menyurut?

Memang, tak sedikit orang mencibir langkah politik Pak Prabowo yang dua kali kandas di perhelatan kepemimpinan bernegara, saat menjadi Cawapres mendampingi Megawati tahun 2009 dan saat menjadi Capres didampingi Hatta Rajasa tahun 2014. Itu fakta!, tetapi jangan salah, kegagalan itu tak menyurutkan banyak pihak untuk mendukung tokoh ini kembali menjadi Capres di tahun 2019. Itu juga fakta!

Anggapan ketidakrasionalan, kritisme ambisius, seolah menjadi pengiring langkah dan dukungan Prabowo. Ada yang sedikit rasional dengan usulan agar sebaiknya menjadi ‘king maker’ atau meminta untuk ‘mandeg pandito’. Itu pandangan bagi mereka yang hanya membaca Pak Prabowo melalui tayangan media, dan sajian informasi linimassa.

Hanya getaran rasa itu menjadi berbeda ketika langsung berada di sekitar Pak Prabowo atau di lingkar elite-elitenya. Heroisme, semangat, dan penonjolan-penonjolan kepribadian Pak Prabowo begitu mengikat rasa. Satu konklusi yang terekam dibenak saya ketika berada di area itu, para loyalis Prabowo mengikat diri dengan ideologi pemikiran yang begitu kuat, ideologi kejayaan.

Mereka percaya, Pak Prabowo bisa menguatkan bangsa dan negara ini di segala lini. Pikiran Prabowo ternilai sebagai panoptikon kebangsaan, dimana buah pikirannya mampu menjadi mercusuar pengawas kekuatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Performancenya pun begitu, Prabowo sosoknya bukan saja sebagai militer kuat, ia juga ekonom selayak ayahandanya Soemitro Djodjohadikusumo, pun sebagai juru taktik bernegara warisan pikiran kepemimpinan Pak Harto, mertuanya.

Lainnya, Prabowo ternilai sebagai aktor politik yang mampu mengkomunikasikan dirinya sebagai tokoh bangsa yang mampu mengikat elite hingga anak jalanan. Ia murah senyum dan kerap terbahak-bahak jika ada cerita yang menggelikan pemikirannya. Ini bukan sekadar teori panggung politik ala Erving Goffman, atau bangunan konstruktivisme berpikir politik ala Antony Giddens, bahkan hidupnya teramat jauh dari pencitraan politik ala liberalisme sekarang ini.

Arus dukungan kuat untuk Pak Prabowo bukan sekadar ingin mengalahkan dominasi Presiden Jokowi saat ini. Arus kuat itu untuk ke-Indonesia-an yang jaya di segala lini, jauh dari ancaman ekstrim kiri maupun kanan, disegani bangsa lain, pemimpinnya dihormati, dan punya diplomasi kuat dengan retorik yang membanggakan.

Saya menyebut semua itu sebagai madu kebangsaan yang menyerap ke dalam benak para pendukungnya. Itu hal yang perlu di tahu semua orang, agar kita tak terjebak dalam pikiran saling membenci antar pendukung calon presiden. Mungkin mereka yang tak menyenangi Pak Prabowo, mnganggap jika wacana pendek ini sebagi racun politik. Itu sah-sah saja. Tetapi alangkah baiknya, perbedaan ini disikapi sebagai irama dan musik politik lima tahunan, agar semua bisa bergembira menyambutnya.

Para pendukung Prabowo masih lantang bersuara, jika Indonesia akan jaya dalam kepemimpinannya. Pun jika takdir tak menghendakinya. Anak-anak ideologi Prabowo Subianto tak langsung menunduk dan menekuk muka kekalahan, sebab Prabowo selalu menanam optimisme kebangsaan, bahwa Prabowo boleh tiada, tetapi pikirannya selalu ada hingga kapanpun.

Itu yang menjadi alasan mengapa loyalis Prabowo tak pernah menyurut. Teringat kalimat bijak seorang Colombus sang penjelajah, “lajulah terus, terus dan terus. Dunia ini tidak ada jalan mundur, yang ada hanyalah jalan terus baik kita mau atau tidak. Tidak ada jalan lain”.

-----

Kontra Pembangunan Humanisme Post Modern

Tema ini tentu terlalu akademis bagi publik, bahasa sederhananya ‘kemanusiaan sesudah era modern’. Jika masih terlalu berat di benak maka kalimat tersebut bisa dimaknai jika saat ini manusia telah hidup di sebuah ruang yang melewati batas kemoderenan. Karena itu, cara berpikir dan bertindak pun harus berada di ruang itu. Jika tidak, bersiaplah terlindas suasananya.

Katakanlah seperti ini; Gojek, Grab, dan lain sebagainya adalah aplikasi teknologi khusus transportasi. Tak perlu repot, cukup menggunakan telepon seluler pintar Anda, maka Anda segera didatangi dan mengantarkan ke tujuan. Tak ada lagi tawar menawar harga, sebab sudah terpatok sejak awal, manut saja. Semua serba mudah, dan manusia selalu menyukai kemudahan.

Bagi pengguna konvensional, tentu protes, sebab terbiasa oleh sistem manual, tawar menawar, dan kerap menjengkelkan. Pasti akan ditinggal, sebab manusia tak suka keruwetan. Begitulah kondisi kekinian. Mau tidak mau, semuanya akan berada di ruang itu. Ruang kemudahan, cepat dan tak ruwet. 

Demikian pula menyoal pembangunan kekinian, para pengambil kebijakan bakal terjebak dalam keruwetan jika tak adaptif dengan kondisi post modern itu. Kondisi di mana pembangunan harus melintas pada ruang kemudahan, memanusiakan manusia, memanjakan, dan instan. Repotnya, sistem meregulasi dengan keruwetan, berproses dengan administrasi kertas berlembar-lembar, dan siap-siap di jegal KPK jika salah memperakukan.

Ada teori managemen mengatakan; “kehebatan beradministrasi menyelesaikan 60 persen pekerjaan”. Tampaknya teori ini perlu ditinjau kembali. Perlu keberanian memfalsifikasi. Jika tidak, pelaku-pelaku kebijakan selamanya terjebak dalam ruang strukturalisme yang kuat. Sebab kontra teorinya bisa berkata seperti ini; “Kekuatan beradministrasi juga peluang besar melakukan korupsi”. Prakteknya kertas senilai  Rp. 500.- bakal upcost menjadi Rp. 1.000.- alasannya sederhana; di sana ada pajak, ada honorarium, ada nilai tanda tangan, dan ada mereka yang berpangkat-pangkat, hehehe.

Bila itu benar terjadi, korupsi struktural bakal tak pernah berhenti. Inovasi bakal tak terjadi, karena person dijebak dalam suasana berpikir ‘in frame’, bukan ‘out of the box’. Ujung-ujungnya kita terus berada di ruang ‘sedang berkembang’, sulit untuk maju, apalagi berada di ruang post modern, jangan bermimpi.

Lalu apa sebenarnya pembangunan humanisme post modern? Para pemikir lebih simpel mengungkap keruwetan benaknya. Ia akan berkata bahwa manusia sekarang ini lebih suka situasi ‘simulakra’, sederhananya ‘alam kepalsuan’, tetapi memanjakan dan nyaman. Misal, orang-orang lebih nyaman berbelanja di mall ketimbang pasar-pasar umumnya. Sebab di sana ada prestise dan privalege, kasarnya  gengsi. 

Idealnya para pengambil kebijakan, merunut kebijakannnya dengan perencanaan simulakra, tetapi bukan bermakna kepalsuan apalagi sekedar bercitra. Seorang Ridwal Kamil di Bandung, Tri Rismayani di Surabaya, Dani Pomanto di Makassar membangun daerahnya, jarang sekali terdengar membangun jalan berpuluh-puluh kilometer, atau gedung bertingkat-tingkat, urusan seperti itu urusan Pusat, mereka di daerah mensimulakra dengan kebijakan yang menyentuh langsung ke publik. Sebaliknya mereka terdengar sekadar pembangunan taman, ruang-ruang sosial, juga dengan kekuatan-kekuatan aplikasi. Tetapi mereka berani mengantar daerahnya sebagai kota pintar, atau smart city.

Pertanyaannya sederhana? Setiap instansi bisa membuat pertanyaan seperti ini: program apa yang telah dibuat langsung menyentuh kebutuhan publik? Jangan-jangan lebih banyak program ke instansi sendiri, dari pada ke publik atau masyarakat. Jika jawabannya seperti itu, jangan harap di beri label ‘pembangun humanisme post modern’. Sangat jauh, dan jangan harap di kenal sukses sebagai sebagai pembijak yang hebat. 

Satu hal yang penting dipahami, bahwa di era kekinian kebanyakan publik jauh lebih cerdas dari pembijak itu sendiri. Maka wajarlah jika tiap waktu selalu tersorot oleh wacana-wacana kritis. Selamat berpikir!

Hado Hasina (yang) Visioner

Yamin Indas, wartawan senior Harian Kompas pernah menulis sosok Dr. Ir. H. Hado Hasina, MT di blognya dan menggelarinya sebagai pejabat Sulawesi Tenggara yang kreatif. (Baca di sini). Boleh jadi karena kreatifitas itu menjadikannya menapaki karier begitu cepat. Sebab di awal tahun 2003, ia masih tercatat sebagai Direktur Perencanaan di Kapet Bukari – Kawasan pngembangan Ekonomi Terpadu – Buton – Kolaka – Kendari, sebuah organisasi pengembangan kawasan di Sultra.

Empat belas tahun kemudian, tepatnya di hari Rabu Pagi – 31 Januari 2018, Hado Hasina dipercaya negara sebagai pejabat Walikota Baubau mengisi lowongan jabatan setelah masa bakti kepemimpinan Dr.AS.Tamrin, MH – Hj. Wd. Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si yang berakhir di periode 2013-2018.

Yamin menggelari Hado Hasina sebagai pejabat yang kreatif, karena upaya dan keterlibatan langsungnya membantu percepatan sejumlah pembangunan lapangan terbang di Sulawesi Tenggara, Bandara Matahora di Wakatobi dan Tanggetada di Kolaka. Intinya Hado terlibat langsung dalam agar izin membangun kedua Bandara dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Itu karena posisinya sebagai Kadis perhubungan Pemprop Sultra.

Tak hanya itu Hado selalu dilibatkan dalam sejumlah program pengembangan visi pembangunan di Sulawesi Tenggara, dari zaman Gubernur Ali Mazi, hingga dua periode kepemimpinan Gubernur H. Nur Alam. Ia benar-benar bersinar sebagai sosok konseptor-praktisi-sekaligus pejabat yang akademis.

Disebut akademis, sebab lulusan magister ITB yang dikenal dengan kajian ‘Evaluation of Butonite Mastic Wearing Course Mixture’ ini tak lelah pula memburu gelar akademiknya kendati disibukkan dengan berbagai rutinitasnya. Paling tidak, 27 September 2016 ia juga dinobatkan sebagai Doktor di bidang manajemen perencanaan di Universitas Negeri Jakarta, dan lulus dengan predikat cumlaude.

Banyak sematan selalu melekat di dalam diri pria Kaledupa kelahiran tahun 1963 ini, ketika seseorang berdiskusi dengannya. Gaya berbicaranya selalu bersemangat, terstruktur, dan humanis. Ia juga berani beradu argumen dengan siapa saja. Itu yang membuat Hado dikenal banyak orang sebagai pejabat cerdas, namun mampu menjadi pendengar yang baik.

Sayang, jabatannya sebagai walikota di Baubau hanya berbilang bulan, sebab diangkat di posisi itu untuk mensukseskan penyelenggaran Pilkada Baubau yang dihelat tahun ini dan puncaknya 27 Juni 2018.

Terkait dengan situasi politis ini, Hado sesaat usai dilantik menyatakan dirinya akan tetap profesional dan berusaha menjaga profesional ASN. Memang soal politik, Hado dikenal kurang piawai, bahkan namanya meredup di sisi ini. Paling tidak beberapa helatan politik, ia sama sekali enggan menyibukkan diri di politik. “Bukan passion saya di politik, saya ingin menjadi seorang profesional pada tugas yang dibebankan,” ungkapnya dalam beberapa kesempatan.

Memang teramat berlebihan, jika memberi klaim pada sosoknya sebagai seorang yang visioner, apalagi di Kota Baubau belum diketahui apa yang hendak dilakukannya dalam kurin waktu kepemimpinan yang teramat singkat. Tetapi paling tidak, banyak yang berharap Hado Hasina bisa menelorkan buah-buah pikiran briliannya.

Selamat Datang di Kota Baubau!

Superman (memang) Harus Mati?

AMAT beruntung bisa menjadi salah seorang yang pertama menikmati film Superman Vs Batman, itu pun di Makassar beberapa pekan lalu ketika pertama kali film ini di rilis 23 Maret dua tahun lalu. Toh, jika ada yang berkomentar ‘macam-macam’ soal film ini, saya hanya senyum simpul saja; sebab banyak cara orang mengapresiasi dan menarik makna dari apa yang ditontonnya, dan dijadikannya sebagai sebuah pengetahuan. 

Cara berpikir seperti ini disebut sebagai ‘paradigma konstruktivisme’; yakni cara berpikir dimana seseorang mengolah informasi yang ditangkapnya dari dunia luarnya, kemudian dikeluarkan lagi sebagai sebuah pengetahuan baru. Hehehe..ini sih belajar konstruksi teori pengetahuan…

Kita tinggalkan itu!. Saya hanya ingin fokus pada kritik di jalan cerita film pertemuan dua superhero ini, yang sebelumnya di promo besar-besaran pihak distributornya, Warner Bros Pictures. Sebenarnya (bagi saya) tidak terlalu istimewa untuk ditonton, terkecuali bagi para peresensi film, atau para penghayal yang suka menarik makna dari alur-alur cerita film ini. Saya sendiri, hanya mengagumi effek sound-nya saja, yang kerap mengagetkan jantung, khususnya dalam frame-frame menegangkan. Selebihnya hanya persoalan kekaguman pada teknologi film ini, yang memang produser-produser Indonesia masih sulit menjangkaunya.

Yang pasti di ujung cerita, Superman digambarkan wafat, meski kemudian frame akhir memperlihatkan peti mayat Superman bergerak-gerak, yang membawa pesan jika sebenarnya superhero ini belum wafat. “Mungkin mati suri saja ya Om”, kata ponakan saya. Tetapi itulah cara sang produser, untuk menyimpan pesan jika sebenarnya film ini akan berkelanjutan, dan terus merogok kocek Anda untuk terus menontonnya, jika kelanjutan episode film ini datang lagi. Dalam teori politik ekonomi media-nya Vincent Mosco, ini yang disebut sebagai “spasialisasi”, atau cara mengatasi jarak dan waktu agar media bisa tetap bertahan.

Pelajaran penting dari film ini, selain makna-makna ilmu media di atas, bahwa film ini adalah film Amerika, yang kemudian dijadikan arena oleh bangsa Amerika mempertahankan hegomoninya sebagai negara adidaya. Bayangkan karakter “jahat” seperti Lex Luthor yang diperankan Jesse Eisenberg, digambarkan bukanlah orang Amerika, tetapi seorang ilmuan Yahudi Jermani, yang menyalahgunakan keilmuwannya, dengan menciptakan mahluk jahat bernama Domsday. Demikian pula beberapa karakter jahat lainnya, yang menyebut nama seorang Russia, dan seorang Muslim asal Afrika, ketika awal cerita film ini. Seolah-olah Amerika tetaplah sebagai bangsa yang akan melindungi manusia di muka bumi ini. Sebagaimana dulu orang-orang Eropa yang hijrah ke benua ini dengan menyebut “American is hope”. Ini konsep pemahaman ideologi Amerika yang menyalurkan “kebaikan” bangsanya ke seluruh dunia melalui media bernama film.

Ada tiga karakter penting yang membuncah perasaan penonton di sini, masing-masing Batman yang diperankan Ben Affect, Superman oleh Harry Cavill dan Wonder Women yang muncul di akhir cerita diperankan oleh Gal Gadot. Semuanya adalah tokoh-tokoh hero. Amerika. Tetapi penonton “dikibuli” dengan mematikan Superman di akhir cerita. Sederhana memaknainya. Superman bukanlah mahluk Bumi, ia dari planet lain. Sementara Batman adalah manusia bumi dengan mengandalkan teknologi buminya pula. Artinya; manusia tetaplah terhebat di antara mahluk lainnya di Galaksi Angkasa Raya. Dan manusia terhebat itu adalah orang Amerika..heheheh.

Cerita ini, seolah-olah menggiring pikiran ke arah yang sempit, bahwa sehebat apapun “orang lain”, yang terhebat itu tetaplah orang sendiri. Ada konsep pribumi dan non pribumi di sini. Sama seperti ketika membahas pilkada-pilkada, yang penuh dengan politik-politik identitas. Perlawanan orang lokal pada pendatang, pribumi kepada non pribumi. Rasanya ingin menghubung-hubungkan film ini dengan banyak helatan Pilkada di Indonesia, dari keoknya Ahok di DKI, hingga keberanian PDIP menempatkan kader-kadernya di daerah ‘lain’ seperti Jarot Saiful Hidayat, mantan wagub dan Gubernur DKI yang kini ‘dititp’ di Sumatera Utara, ‘Mbak Puti’ Guntur Sukarno Putri di Jawa Timur, padahal selama ini ia bermain di Jawa Barat.

Saya tak tahu. Apakah benar ada hubungan jalan cerita dengan film ini, sy menghubungkan-hubungkan saja dan sekadar menyontek makna film ini, bahwa manusia bumi jauh lebih hebat dari manusia planet lain..hehehe…

Jadi tak perlu penasaran berlebihan dengan kehadiran film ini, terkecuali hanya sekedar hiburan semata yang akan memanjakan mata dan mengagetkan jantung Anda. Toh ini cara Amerika merebut duit dari kurungan dompet kulit Anda. Di dini politik ekonomi media terus menginspirasi banyak orang media untuk terus hidup, dan membumbui pikiran Anda juga dompet Anda. Maaf, saya bukan peresensi film. Jangan sensi!
---------------------
Menonton film lawas

Bentangan Kehidupan Sederhana Hamzah Palalloi

Dr. Hamzah, S.H., M.I.Kom, begitu nama lengkap dan gelar akademik yang disandang pria yang akrab disapa Hamzah Palalloi –khas Bugis karena sematan ‘Palalloi’, nama kecil almarhum ayahanda yang sengaja ia lekatkan sebagai pembeda dari nama privat pada umumnya.

Memperoleh gelar doktor di bidang ilmu komunikasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di 27 November 2016 silam di usianya yang ke 43 tahun, dan master ilmu komunikasi di Universitas Mercubuana Jakarta tahun 2012, buah hayalan dan mimpi panjang dari kehidupan sederhana yang ia jalani sejak kecil.

Paling tidak, lelaki kelahiran Pinrang (Sulawesi Selatan), 14 Juli 1973 terlahir dari ayah pekerja serabutan dan ibunda yang fokus mengurus rumah tangga, adalah residu cerita bila kesederhanaan bukanlah titik akhir menggapai mimpi di dunia pendidikan.

“Hanya rasa syukur dan keseriusan menggapai mimpi yang bisa menjawab takdir Tuhan pada manusia,” ujar pria yang menamatkan pendidikan Sarjana Hukumnya di Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau pada usia yang tak lagi belia, 35 tahun – atau tepatnya di tahun 2008. “itu berarti, sekolah tak punya batas usia,” imbuhnya.

Menapaki jengkal-jengkal kehidupannya sungguh hanya jalan cerita yang tak lazim dilukiskan sebagai romantika mengagumkan, terkecuali menikmati masa kecil di Pangkep-Sulawesi Selatan, kemudian mengikuti orangtuanya ke Kolaka-Sulawesi Tenggara di tahun 1991 hingga menamatkan SMA di sana. Tak banyak cerita indah, terkecuali bekerja sebagai ‘asisten kuli bangunan’ bersama ayahnya yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dinikmatinya hingga ia menamatkan pendidikan di SMA.

Di usia remajanya tak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ia hanya bekerja sebagai sukarelawan di SMP Negeri Toari, dan terkadang menjadi staf ‘tidak tetap’ di kantor kecamatan Watubangga – Kolaka. Pilihan yang harus ia rengkuh di tengah keterbatasan, apalagi wilayah itu di masanya adalah kawasan pemukiman transmigrasi yang teentu minim sumber daya manusia.

“Tetapi itu pengalaman paling berharga yang pernah saya jalani, karena menjadi bekal menapaki hidup selanjutnya, bahkan sempat berkirim surat ke Presiden Soeharto di masa sebagai honorer untuk diangkat sebagai PNS, dijawab oleh Sekneg saat itu, tapi belum mujur,” ujar organisatoris dan juga dikenal sebagai seorang khaligrafer itu.

- Bekal Wartawan dan Menjadi PNS

Entah dari mana cerita ini bermula, di tahun 1995 ia berkenalan dengan seorang bernama Azhari, alumni STPDN Jatinangor (kini bernama lengkap Dr. Azhari, MA, Rektor Universitas 19 November Kolaka, sebuah kampus negeri di wilayah itu) yang kemudian mengajaknya bergabung menjadi seorang jurnalis pada surat kabar terbitan Makassar, “Sulawesi Pos” nama koran itu – milik rekan Azhari.

Perkenalannya dengan dunia media massa, memberi pengaruh kuat dalam diri Hamzah Palalloi. Beberapa media terbitan lokal mempercayakannya sebagai redaktur, bahkan menjadi pemimpin redaksi. Sayangnya media yang diikutinya terbilang kurang profesional, sebelum akhirnya ia diterima bekerja di surat kabar terbesar Sulawesi Tenggara sebagai wartawan Kendari Pos di tahun 1998.

Profesi ini dijalaninya hingga di tahun 2004, sampai ‘bekerja ganda’ sejak terpilih menjadi anggota Panwaslu Kota Baubau – Sulawesi Tenggara di Pemilu 2004. Tatkala ditugaskan sebagai koresponden di kota kecil itu di Pulau Buton di tahun 2000, ia menemukan pasangan hidupnya di sana dan menikah di tahun 2001.

Jadilah ia penduduk Kota Baubau dan menetap di sana. Dari wartawan, ia kemudian lulus PNS di tahun 2006 di kota itu. Sembari bekerja ia juga fokus menyelesaikan pendidikan sarjananya. Kota Baubau, benar-benar menjadi kota yang banyak menorehkan cerita kehidupannya.

Ke Jakarta dan jadi dosen di Kampus-kampus Ternama

 

Di sekitar tahun 2002 di Baubau, seorang ahli fengshui beretnis Cina bernama Hartono, iseng pernah meramalnya, saat itu ia ditemani Pak Amirul Tamim. Hartono bertutur kelak suatu hari Hamzah akan bekerja sebagai Pegawai Negeri, bahkan akan hidup lama di Jakarta dan akan terlibat banyak dalam kegiatan-kegiatan sosial.

 “Saya berpikir, ramalan itu tak mungkin terjadi, sebab mau menjadi PNS sudah nyaman dengan profesi wartawannya, apalagi akan mentap di Jakarta, urusan apa di sana, apalagi saya hanya tamatan SMA?” tanya dia kepada Pak Amirul, yang dijawabnya jika ia menjadi walikota tak ada yang rumit jika punya niat dan cita-cita.

Beberapa tahun kemudian kenyataan berbicara lain, di tahun 2010 mimpi menetap di ibukota negara menjadi nyata, setelah mendapatkan tugas belajar ke S-2 di sana, yang kemudian dijalaninya hingga menyelesaikan pendidikan diktoral (S-3). Taburan-taburan mimpi benar-benar dituai. Bahkan sembari kuliah, ia juga ‘sambilan’ sebagai dosen ilmu komunikasi di beberapa kampus-kampus swasta ternama di Jakarta.

Tercatat kampus-kampus tempat ia mengajar di level S1 dan S2 , yakni di Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Persada Indonesia (UPI-YAI), dan Universitas Sahid Jakarta. Pengalaman yang benar-benar menempanya. “Bahkan   terlibat sebagai aktivis di organisasi massa berhaluan politik milik seorang calon Presiden RI, alhamdulillah (pengalaman) itu yang sangat hebat dalam diri saya, sebab bisa berkeliling Indonesia sebagai pembicara dan konsultan komunikasi “ ujar ayah dari 3 putra-putri itu.

Awal tahun 2017, setelah gelar doktor direngkuhnya, ia harus kembali ke daerahnya di Kota Baubau menjalani aktivitasnya sebagai PNS, dan memulai karir lagi sebagai kepala seksi pengolahan opini dan apirasi publik di dinas komunikasi dan informatika.

Rencana panjangnya, ia mengaku akan beralih menjadi dosen, agar ilmu pengetahuan yang diperolehnya bisa lebih bermanfaat. “mimpi saya sederhana, bisa berbagi, dan membahagiakan keluarga, itu saja. Mau jadi apa nantinya, itu takdir Allah,” pungkasnya. **

----------
- Catatan ini dibacakan dihadapan forum guru besar saat promosi sebagai doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta, 27 November 2016.

Politik yang (selalu) Menjala Kebencian

Rasa-rasanya setiap tahun masyarakat dunia terjerembab dalam suasana kebencian, pemicunya politik pilih-memilih. Tak memandang apakah itu terjadi di negara ber-ideologi outoritarian – libertarian – Pancasilais, negara kaya atau miskin, sama saja, kebencian selalu hadir dan menebar seperti permainan yang membuai dan mengasyikkan.

Fenomena ini mentasbihkan jika politik (seolah) menjadi ruang kosong yang diisi oleh sifat buruk manusia dibalik topeng-topeng kecurangan sejenis akun palsu, berita hoaks, ujaran kebencian, dan sejenisnya. Situasi ini membangun kesadaran, bahwa manusia (memang) bukanlah mahluk sejenis malaikat yang ditakdir hidup apatis untuk menerima kebenaran belaka. Juga sebaliknya, tidak ditakdir apatis seperti Iblis untuk hidup dalam kemungkaran belaka.

Manusia penggabungan dua wujud mahluk – malaikat dan iblis, sebab ia memiliki kedua sifatnya. Karenanya banyak yang menyimpul, jika sebuah perhelatan politik pilih memilih yang penuh dengan intrik kebencian, berarti manusia telah mengubah dirinya dalam peran iblis yang hadir menjala kebencian di lautan luas bernama kekuasaan.

Pantas dan wajar saja jika kemudian lahir sekelompok orang mengharamkan dunia politik ini. Pantas pula pula mengapa kaum outoritarian, melahirkan pemimpin-pemimpinnya bukan dengan pilih-memilih, tetapi mengunakan metode putra mahkota, pewarisan kekuasan dan sejenisnya.

Outoritarianisme adalah sebuah ideologi yang percaya, jika pusat kebenaran itu ada di tangan pemimpin (raja), sebab pemimpin adalah perwakilan Tuhan, seperti dipraktekkan di negara-negara berhaluan religi, kerajaan, hingga komunis ortodoks.  Bahaya besar di ideologi otoritarian ini adalah lahirnya tirani, Korea Utara contohnya.

Outoritarian ini yang memaksa lahirnya libertarisme – ideologi yang berpendapat jika semua manusia adalah pusat kebenaran, karena manusia semuanya dianggap perwakilan Tuhan yang bisa menemukan jalan kebenarannya sendiri,. Bahaya terbesar di ideologi ini adalah logika kebebasan, - kebebasan manusia. Seperti diperankan negara-negara berhaluan demokrasi dewasa ini.

(Mungkin) ini yang membuat Marciavelli berteori, bahwa dari semua ideologi buruk itu, demokrasi sebaik-baiknya turunan ideologi. Ibarat kata, manusia memang tak diberi ruang mendapat ideologi baik, semuanya  buruk!. Itu berarti manusia memang didekatkan pada iblis.

Pantas pula jika ada yang berpikir untuk menjadi ‘golongan putih’. Peristilahan yang ontologisnya menggambarkan orang untuk tidak terjerembab dalam situasi pilih-memilih, titik. Bukan praktek passif dan pembangkangan terhadap suatu sistem.

Golongan Putih pada hakikatnya adalah sebuah ketulusan rasa, kecermatan, dan ketenangan jiwa manusia untuk tidak terjerembab dalam jala kebencian di ruang bingkai bernama politik. Namun zaman (seolah) telah menggerus makna, golongan ini dianggap sebagai bentuk sistem yang berdiri sendiri, terstruktur, dan dianggap sebagai sebuah perlawanan pada sistem. Bahkan mengkampanyekannya berarti bersiap berhadapan dengan logika hukum, seperti di Indonesia ini.

Tulisan ini tak hendak menyapih perdebatan, bahwa politik pilih memilih adalah ruang  pertentangan antara malaikat versus iblis, tidak pula di ruang bertuhan atau atheis. Sebaliknya membangun kesadaran bahwa politik yang diperankan manusia, sesungguhnya adalah “Peran sebenaranya”– bukan sandiwara, seperti ulasan teori Darmaturginya Erving Goffman, yang memperkenalkan bahwa manusia memiliki panggung belakang dan depan.

Jika saja  manusia di dunia ini menyepakati bila politik bukan sandiwara, maka manusia akan menghadirkan malaikat dalam dirinya. Ia pasti statis berpedoman pada kebenaran, dan kebenaran adalah pangkal kebahagiaan. Itu bukan hal yang mustahil, sebab potensi kebenaran itu dimiliki.

Lalu mengapa memilih menjala kebencian? Banyak hal; kebutuhan perut, logika bersumbu pendek, dan matinya nalar dalam diri manusia. Seperti kata King Martin Luter, “darkness cannot drive out darknes; only light can do that. Hate cannot darive out hate; only love can do that”. ------ kegelapan tak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat mengusirnya. Sama halnya dengan kebencian. Kebencian dibalas kebencian tak dapat mnghilangkan kebencian., hanya cinta yang dapat menghilangkannya. 

Tetapi saya hendak berkata, bila saya lebih memilih, sistem pemilihan kepala daerah secara politik cukup di DPRD masing-masing daerah.**