18 June 2013

KEPEMIMPINAN periode kedua Presiden SBY selalu saja mengundang kritik tajam, dan yang paling seksi tersoroti adalah kebijakan menaikkan harga BBM dengan alasan penanggulangan defisit APBN, jika tidak negara bisa kolaps. Soal ini, tentu yang lebih banyak memahami adalah mereka yang ahli dibidang perekonomian dan para ahli perminyakan, yang bukan ahli di bidang ini tentu hanya bisa berteriak dengan alasan sederhana, akan menyengsarakan rakyat.

Jika saja asumsi-asumsi pemerintahan SBY itu benar, menjadi pertanyaan mengapa kebijakan BBM ini selalu saja menyudutkan pemerintahannya? Apakah benar-benar SBY tidak dikehendaki lagi memimpin republik ini? Itu bukan jawaban, sebab konstitusi republik ini menginginkan kepemimpinan nasional berjalan stabil.

Lalu, jika ekonomi kita ‘miring’ karena defisit ABPN dan solusinya menaikkan harga BBM, lalu mengapa Pak SBY sebelumnya di media berani mengatakan jika ekonomi Indonesia paling stabil di Asia Tenggara saat ini? Inilah kontradiktif pemikiran yang selalu mengiringi perjalanan kepemimpinan SBY ini. Karenanya, ketika beliau mengemukakan sesuatu yang positif kepada publiknya, maka kerap ia selalu dipersepsikan tengah melakukan ‘pencitraan’. Sesuatu yang selalu dihubung-hubungkan dengan politik praktis Pak SBY sendiri.

BBM memang menjadi isu seksi untuk menjatuhkan reputasi kepemimpinan Pak SBY, ini bisa dipahami sebab BBM merupakan salah satu sumbu ekonomi bangsa ini. Jika BBM naik, maka ada moving pada beberapa sektor ekonomi lainnya. Harga sembako naik, tarif  angkot naik, dan yang lainnya ikut naik. Menariknya setiap ada kebijakan menaikkan BBM masalah yang dihadapi ‘itu-itu saja’. Solusinya juga ‘itu-itu saja’. Sebutlah dulu Bantuan Langsung Tunai (BLT), sekarang disebut Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) yang oleh Jokowi disebut ‘Balsem’. Ini berarti tidak ada sesuatu yang baru untuk mengantisipasi dampak-dampak kenaikan BBM itu sendiri.

Lalu bagaimana cara agar setiap kenaikan BBM ini tidak menyudutkan kepala negara? Tentu banyak yang perlu dilibatkan, tidak sekedar mereka yang pakar di bidang ekonomi, atau perminyakan. Tetapi mereka yang ahli dibidang hukum, sosiologi dan komunikasi bahkan ilmu politik juga patut dilibatkan. Sebab bagaimanapun BBM dalam iklim berdemokrasi di Indonesia tidak sekedar masuk dalam ranah ilmu ekonomi tetapi melintas batas pada disiplin ilmu lainnya.

Sebutlah dalam kasus seperti ini, sebelum ada kebijakan menaikkan harga BBM maka perlu di produk sejumlah regulasi yang mengikuti kebijakan kenaikan itu. Bagaimana menstabilkan harga-harga sembako dan yang lainnya di pasaran, sebab bangsa ini telah terjebak dalam sebuah pusaran ekonomi dimana mekanismenya telah diserahkan kepada pasar. Artinya pasarlah yang menentukan gejolak harga, dan jika ini terjadi  pemerintah kesulitan untuk mengantisipasi dampaknya. Ini yang paling ditakutkan rakyat yang berpenghasilan rendah.

Di masa Orde Baru, kita pernah mendengar istilah Bulog/Dolog, yang tugas sederhananya menampung hasil produk dalam negeri, seperti beras, gula dan lain sebagainya. Ketika BBM dinaikkan, beras dan gula Bulog ini dilepas ke pasar dengan harga standar, masyarakat tidak terlalu risau.  Ini sebenarnya gaya pemerintah pusat mengendalikan harga pasar.

Sosialisasinya pun terorganisir dengan baik, tidak melalui sebaran-sebaran spanduk dan poster yang terkesan amat politis apalagi memainkan kata-kata yang mengarah pada pertentangan sosial (semisal saat ini; harga BBM hanya menguntungkan orang Kaya), tetapi dikordinir oleh Menteri Penerangan saat itu. Kita bisa mengingat gaya komunikasi Pak Harmoko, ketika mengumumkan kebijakan nasional, dimana Harmoko seolah-olah bisa menjelaskan segalanya, dimulai dari soal harga BBM hingga kebijakan ikutannya, termasuk dampak sosial politiknya.

Apakah ini langkah mundur karena mengikuti gaya Orde Baru dimana semuanya bisa diatur oleh penguasa? Belum tentu. Justru Pemerintahan SBY saat ini sebenarnya bisa memaksimalkan peran-peran media yang sangat banyak saat ini dalam mensosialisasikan semua regulasi itu dengan satu bahasa, bahasa pemerintah. Bukan bahasa juru bicara presiden, bukan bahasa juru bicara partai dan juga bukan bahasa kelompok-kelomok partisan pendukung Pak SBY, yang oleh publik selalu diasumsikan sebagai sesuatu yang politis.

Menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, mengapa BBM selalu menyudutkan SBY? Menjadi ‘lampu terang’ bagi publik untuk menilai jika sebenarnya kepemimpinan SBY gagal dalam mewujudkan dan memalihara kekompakan dalam bernegara. Pak SBY yang seharusnya memegang kendali pembina semua partai politik dalam posisinya sebagai Kepala Negara tidak terlihat, malah terkesan hanya milik partai tertentu, apalagi semakin mempertegas warna ‘pro dan oposisi’.

Menariknya jika dikecam pada persoalan seperti ini, Pak SBY dan partisannya selalu belindung di bawah payung kata ‘demokrasi’. Bahwa sorotan negatif yang muncul dianggap sesuatu yang lumrah dalam sebuah negara yang menganut iklim demokrasi. Karenanya, kritik,  aksi unjuk rasa selalu dianggap sesuatu yang biasa dalam berdemokrasi. Bahkan kerugian material dan inmaterial yang timbul karena gejolak pro kontra akibat kebijakan yang dibuatnya, boleh jadi juga dianggap sesuatu yang biasa. Takutnya, jangan sampai penderitaan rakyat miskin dan penduduk yang berpenghasilan rendah juga dianggap sebagai sesuatu yang biasa pula.

Satu hal lagi yang menjadi ketakutan bernegara di republik ini, bahwa kepemimpinan Pemerintahan SBY dalam sisa-sisa periode kedua kali ini berefek pula pada rusaknya nilai-nilai keilmuan. Publik seolah muak dengan ilmu politik karena politisi kita telah mempratekkan cara-cara berpolitik yang tak sehat lagi. Publik juga mulai tak percaya dengan ilmu komunikasi karena selalu dipandang sebagai ilmu pencitraan belaka, yang disebut-sebut sebagai ‘cara pembodohan’ gaya baru. Muak dengan ilmu hukum, karena banyaknya permainan hukum dan koruptor yang tak jera-jera. Bahkan kini mahasiswa saja tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang membanggakan, sebab selalu di identikkan dengan unjuk rasa dan anarkis. Bahkan boleh jadi, tulisan seperti ini pula juga dapat dipandang sebagai sesuatu ‘bualan’ belaka oleh mereka yang pro dengan kebijakan Pak SBY.

Lalu? Sulit menjawabnya, sebab hanya ada satu kalimat yang menjadi pesan tulisan ini, Pak SBY harus bisa mengembalikan kepercayaan banyak rakyat kepada kepemimpinan bangsa ini, sekarang dan masa yang akan datang. Jika tidak, percepat Pemilu!!

**






Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan Isi Komentar Anda Disini

TENTANG SOEKARNO

KATA HATI

SENI BUDAYA

PENGUNJUNG

ADVETORIAL

Follow by Email

ARTIKEL POPULER

AKTIVITAS

KRITIK-KRITIK SOSIAL

ROOM CHATING BLOG

AQUARIUM RILEX