Kemarin saya keliling Jakarta, dimana-mana ada aksi unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak, khususnya dating dari kalangan mahasiswa. Agak sulit mencari makna lain dari sebuah pertanyaan, mengapa setiap kali ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM maka secara spontan mahasiswa turun ke jalan menggelar unjuk rasa, dan salah satu ‘menu wajibnya’ selain orasi adalah acara ‘bakar-bakar muka’ (BBM juga..). tentu yang dibakar adalah wajah para petinggi negara atau pihak-pihak yang dianggap terkait dengan itu. Bagus jika acara bakar-bakar itu tidak berlanjut ke penangkapan para pengunjuk rasa. Tetapi umumnya, setiap ada acara ‘BBM’ dari mahasiswa, maka pihak keamanan pasti berupaya menangkapnya, dengan kedok melecehkan nama baik atau pelecehan terhadap simbol-simbol negara.
Lagi-lagi saya ingin bertanya? Apakah ada jeratan hukum bagi penguasa yang tidak memahami kondisi rakyatnya? Tentu agak sulit menjawabnya, sebab penguasalah yang membuat aturan itu lalu kemudian menjalankannya. Sayangnya saya belum membaca aturan main (ruler of law) bahwa penguasa yang tidak mengetahui penderiataan rakyatnya, harus ditangkapi, dipukuli, atau ditembak dengan gas air mata. Seandainya ada regulasi seperti itu, saya amat yakin jika penguasa pasti memeras otak sebelum membuat kebijakan yang tidak popular, seperti kenaikan harga BBM itu.
Kini pola pikir saya sudah membenam sebuah prilaku, jika rencana menaikkan harga BBM di negeri ini, selalu berbanding lurus dengan aksi ‘BBM’ pula dari mahasiswa. Saya hanya bisa menjawabnya dengan pendekatan teori kemungkinan, bila aksi-aksi mahasiswa berhulu dari ketidakpercayaan kepada penguasa di negeri ini dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berhulu dari dugaan makin berkaratnya prilaku koruptif dari para elit di negeri ini, sehingga apapun alasan enaikkan BBM, selalu saja tidak diterima, dan selalu saja ada aksi ‘bakar-bakar muka’. Alasannya amat sederhana, kenaikan harga BBM akan berdampak pada seluruh sendi kehidupan rakyat Indonesia, terutama diikuti dengan naiknya harga barang-barang di semua sektor. Saya meyakini, bahwa realitas ini dipahami oleh penguasa, tetapi sulit mencari jawaban lain, sehingga selalu jawaban ini yang dijadikan senjata, “jika harga BBM tidak dinaikkan,. Maka negara akan bangkrut”.
Habis akal tampaknya penguasa di republic ini, sehingga hanya jawaban itu yang bisa dilontarkan. Saya lalu berfikir, bagaimana dengan negara yang sama sekali tidak memiliki kekayaan minyak? dan mengandalkan hidupnya dari BBM impor? Apakah juga mereka akan bubar? Bagaimana dengan Kamboja? Bagaimana dengan sejumlah negara di Eropa Timur yang tak memiliki lading minyak? Bubarkah mereka?sungguh amat tragis, jika sebuah negara sebagai produsen minyak seperti Indonesia tapi harus membunuh rakyatnya dengan kenaikan harga?
Saya bukan pengamat perminyakan seperti Bapak Qurtubi, tetapi selayaknya memang pemerintah republic ini, harus mencari cara lain untuk menekan naiknya harga BBM yang dipengaruhi oleh ‘kondisi luar’ dari negara ini. Entah apa caranya. Saya tak tahu sama sekali, sebab saya hanya pemakai BBM bukan pemikir apalagi pebisnis BBM. Kalaupun terlibat dalam persoalan BBM, pasti hanya dalam level posisi ‘bakar-bakar muka’ juga.
Saya hanya ingat, ketika zaman Pak Harto berkuasa. (iklim demokrasinya memang beda), bahwa tiap kali ada kenaikan harga BBM, tetap ada aksi mahasiswa yang menolak, tetapi pada umumnya rakyat tidak resah, bukan karena otoritas Pak Harto dengan kekuatan otoriternya, tetapi Pak Harto memang masih dipercaya sebagaian besar rakyatnya. Kepercayaan bisa diartikan sbagai ‘ketakutan’, bisa diartikan sebagai ‘itu urusan pusat’, yang tentunya diartikan sebagai komunikasi politik Pak Harto dalam menjalankan kepemimpinannya.
Mungkin saatnya mahasiswa dijadikan satu pilar khusus dari setiap proses pengambilan kebijakan di negeri ini, meski mahasiwa bukan termasuk bagian dari pemeran kekuasaan, seperti pikiran Monsteqieu (Eksekutif, Legislative dan Yudikatif), tetapi dijadikan penyeimbang sebagai wakil dari suara rakyat. Maklumlah, anggota DPR kita, kini juga terasa tak mewakili rakyatnya lagi. Sebab DPR kita selalu membangun dramaturgi ala Erving Guffman, di panggung depan berkoar membela aspirasi rakyat, tetapi di panggung belakang justru membangun perbanditan prilaku koruptif yang amat menyakiti rakyat.
Bakar-Bakar Muka! Mungkin ini pilihannya dari pada ‘Bakar-Bakar Mereka’ yang tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Sayangnya, penguasa kita punya kekuatan senjata, yang selalu saja melakukan aksi ‘Bela-Bela Muka’ paara penguasa itu. seandainya saja, pilihan bangkrut sebagai negara adalah jalan akhir dari sebuah resiko tidak naiknya harga bahan bakar minyak, maka saya akan berkata “dari pada jutaan rakyat akan sengsara, menderita, dan susah bernafas, maka biarlah kita bangkrut, sebab elit kita pasti akan mengatakan dirinya ‘kami tetap tidak bangrut, sebab kami adalah penguasa dan anda adalah rakyat!’.
Selamat bejuang adik-adikku!
Lagi-lagi saya ingin bertanya? Apakah ada jeratan hukum bagi penguasa yang tidak memahami kondisi rakyatnya? Tentu agak sulit menjawabnya, sebab penguasalah yang membuat aturan itu lalu kemudian menjalankannya. Sayangnya saya belum membaca aturan main (ruler of law) bahwa penguasa yang tidak mengetahui penderiataan rakyatnya, harus ditangkapi, dipukuli, atau ditembak dengan gas air mata. Seandainya ada regulasi seperti itu, saya amat yakin jika penguasa pasti memeras otak sebelum membuat kebijakan yang tidak popular, seperti kenaikan harga BBM itu.
Kini pola pikir saya sudah membenam sebuah prilaku, jika rencana menaikkan harga BBM di negeri ini, selalu berbanding lurus dengan aksi ‘BBM’ pula dari mahasiswa. Saya hanya bisa menjawabnya dengan pendekatan teori kemungkinan, bila aksi-aksi mahasiswa berhulu dari ketidakpercayaan kepada penguasa di negeri ini dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berhulu dari dugaan makin berkaratnya prilaku koruptif dari para elit di negeri ini, sehingga apapun alasan enaikkan BBM, selalu saja tidak diterima, dan selalu saja ada aksi ‘bakar-bakar muka’. Alasannya amat sederhana, kenaikan harga BBM akan berdampak pada seluruh sendi kehidupan rakyat Indonesia, terutama diikuti dengan naiknya harga barang-barang di semua sektor. Saya meyakini, bahwa realitas ini dipahami oleh penguasa, tetapi sulit mencari jawaban lain, sehingga selalu jawaban ini yang dijadikan senjata, “jika harga BBM tidak dinaikkan,. Maka negara akan bangkrut”.
Habis akal tampaknya penguasa di republic ini, sehingga hanya jawaban itu yang bisa dilontarkan. Saya lalu berfikir, bagaimana dengan negara yang sama sekali tidak memiliki kekayaan minyak? dan mengandalkan hidupnya dari BBM impor? Apakah juga mereka akan bubar? Bagaimana dengan Kamboja? Bagaimana dengan sejumlah negara di Eropa Timur yang tak memiliki lading minyak? Bubarkah mereka?sungguh amat tragis, jika sebuah negara sebagai produsen minyak seperti Indonesia tapi harus membunuh rakyatnya dengan kenaikan harga?
Saya bukan pengamat perminyakan seperti Bapak Qurtubi, tetapi selayaknya memang pemerintah republic ini, harus mencari cara lain untuk menekan naiknya harga BBM yang dipengaruhi oleh ‘kondisi luar’ dari negara ini. Entah apa caranya. Saya tak tahu sama sekali, sebab saya hanya pemakai BBM bukan pemikir apalagi pebisnis BBM. Kalaupun terlibat dalam persoalan BBM, pasti hanya dalam level posisi ‘bakar-bakar muka’ juga.
Saya hanya ingat, ketika zaman Pak Harto berkuasa. (iklim demokrasinya memang beda), bahwa tiap kali ada kenaikan harga BBM, tetap ada aksi mahasiswa yang menolak, tetapi pada umumnya rakyat tidak resah, bukan karena otoritas Pak Harto dengan kekuatan otoriternya, tetapi Pak Harto memang masih dipercaya sebagaian besar rakyatnya. Kepercayaan bisa diartikan sbagai ‘ketakutan’, bisa diartikan sebagai ‘itu urusan pusat’, yang tentunya diartikan sebagai komunikasi politik Pak Harto dalam menjalankan kepemimpinannya.
Mungkin saatnya mahasiswa dijadikan satu pilar khusus dari setiap proses pengambilan kebijakan di negeri ini, meski mahasiwa bukan termasuk bagian dari pemeran kekuasaan, seperti pikiran Monsteqieu (Eksekutif, Legislative dan Yudikatif), tetapi dijadikan penyeimbang sebagai wakil dari suara rakyat. Maklumlah, anggota DPR kita, kini juga terasa tak mewakili rakyatnya lagi. Sebab DPR kita selalu membangun dramaturgi ala Erving Guffman, di panggung depan berkoar membela aspirasi rakyat, tetapi di panggung belakang justru membangun perbanditan prilaku koruptif yang amat menyakiti rakyat.
Bakar-Bakar Muka! Mungkin ini pilihannya dari pada ‘Bakar-Bakar Mereka’ yang tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Sayangnya, penguasa kita punya kekuatan senjata, yang selalu saja melakukan aksi ‘Bela-Bela Muka’ paara penguasa itu. seandainya saja, pilihan bangkrut sebagai negara adalah jalan akhir dari sebuah resiko tidak naiknya harga bahan bakar minyak, maka saya akan berkata “dari pada jutaan rakyat akan sengsara, menderita, dan susah bernafas, maka biarlah kita bangkrut, sebab elit kita pasti akan mengatakan dirinya ‘kami tetap tidak bangrut, sebab kami adalah penguasa dan anda adalah rakyat!’.
Selamat bejuang adik-adikku!
