» » Baubau Terbelenggu Politik Lokal?

Baubau Terbelenggu Politik Lokal?

Penulis By on 30 June 2013 | No comments

BAUBAU kota kecil di Pulau Buton dengan segala aksesoris yang mengarah ke metropolitan, belakangan ini tarasa sepi dari aktifitas-aktifitas sosial yang mengikat seseorang dengan yang lainnya. Sebuah perasaan yang baru saya rasakan semenjak belasan tahun silam menjadi warga kota ini. Kerap saya bertanya? Apakah ini efek transformasi pergumulan sosial yang dirasakan banyak orang ketika baru saja menikmati suasana kota besar sekelas Jakarta? Ataukah saya tengah mengalami sebuah fase dimana saya dianggap telah ditinggalkan ‘zona nyaman’, dimana beberapa waktu sebelumnya saya begitu dekat dengan kepala daerah di kota ini?

Meski sukbjektif tetapi mungkin ada benarnya. Sebab keakraban dengan walikota sebelumnya Mz Amirul Tamim membuat saya disibukkan dengan berbagai aktifitas perkantoran dalam posisi saya sebagai staf Pemda. Tetapi setelah pergantian kepala daerah tentunya ada proses penyesuaian diri, apalagi saya tak terlibat dengan aktifitas politik pak AS. Tamrin, walikota yang baru saja menjabat, meski secara pribadi saya dan beliau telah saling mengenal sejak lama.

Proses penyesuaian? Pasti! Sebab proses pergantian kepala daerah ini juga diikuti dengan pergantian sejumlah pejabat di daerah ini. Saya tak tahu apakah ini efek politik? Ataukah sekedar penyegaran? Ini domain kepala daerah. Sebagai staf hanya mengikut pada beban tugas yang diberikan pimpinan.  Apalagi posisi saya bukanlah level pejabat seperti yang banyak terkena imbas mutasi itu. Saya hanya staf yang kebetulan ‘ditugasbelajarkan’ mengikuti pendidikan pascasarjana di Jakarta.

Meski begitu, saya masih mengikuti hiruk pikuk mutasi pejabat di kota ini melalui beberapa jejaring sosial yang oleh media lokal diistilahkan sebagai ‘badai tsunami’. Pengistilahan yang menurut saya terlalu hiperbolik, meski kita tak bisa menyalahkan asumsi ini, sebab hampir semua pejabat penting di kota ini berganti, bahkan cukup banyak yang di non-job. Karenanya tentu ada dinamika dibalik kebijakan kepala daerah tersebut.

Apakah hanya saya sendiri merasakan hal ini? Saya bertanya pada banyak rekan anak-anak Buton potensial yang lebih berpengalaman menikmati ‘dunia luar’, seperti mereka yang kuliah di Pulau Jawa, Makassar hingga di luar negeri ternyata juga merasakan hal yang sama. Bahkan seorang rekan berani memberi jawaban jika kota yang penuh pernak-pernik budaya tinggi ini telah terjebak dalam suasana baru yang ia istilahkan ‘terbelenggu dalam politik lokal’. Benarkah?

Idiomatik ‘terbelenggu politik lokal’ mungkin ada benarnya. Selain efek politik pergantian kepala daerah ini,  juga dalam waktu bersamaan suasana jelang Pemilu 2014 begitu terasa di Kota Baubau ini. Poster-poster para calon legislatif dari daerah hingga ke pusat sudah cukup banyak bertebaran, di jalan-jalan trotoar, fasilitas-fasilitas publik, hingga kawasan-kawasan yang tak banyak penduduk pun di warnai atribut-atribut kampanye meski belum tiba waktu yang ditetapkan penyelenggara Pemilu. Efeknya, orang – orang disibukkan dengan bahasan-bahasan seputar dunia politik. Jengah rasanya, sebab setiap ada kumpulan massa soal politik tak pernah luput dari pembahasan, karenanya mau tak mau saya dan kawan-kawan yang sepemikiran tak bisa melepaskan diri dalam diskusi bertema politik ini.

Budaya Menjadi Hal Yang Teramat penting

Sebenarnya tak ada yang salah dengan aktifitas seperti ini, sebab tentu tujuannya untuk kepentingan daerah, bangsa dan negara. Hanya menjadi kekhawatiran jika politik telah menjadi ladang kehidupan banyak orang dimana efeknya bisa membuat pengkotakan dan marginalisasi antar lapis-lapis sosial di kota yang amat penuh dengan khazanah kebudayaan ini.

Satu hal yang sebenarnya menjadi pesan dalam catatan sederhana ini, adalah keinginan memutar balikkan keadaan dimana budayalah yang seharusnya mempengaruhi politik lokal warga Baubau, bukan sebaliknya. Sebab saya amat meyakini kearifan lokal budaya Buton begitu syarat makna dimana ia tak akan bisa digerus oleh kepentingan-kepentingan politis yang bisa mengkotak-kotakkan masyarakat. Saya teringat satu pesan leluhur Buton, “Bolimo Karo Somanamo Lipu” yang makna bebasnya dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi atau golongan.

Saya sempat memberi jawaban dari pertanyaan, mengapa orang-orang di kota ini begitu disibukkan dengan bahasan-bahasan politik? Saya menjawab singkat. “mungkin faktor geografis” kataku, alasannya sederhana. “Baubau adalah satu-satunya kota di pulau Buton yang mengakses semua persoalan politik di seluruh wilayah pulau Buton, yang mana jangkauan kota ini teramat sempit, ke kakanan kekiri laut, ke utara selatan juga laut, toh kalau mau ke Kota Kendari atau Makassar harus menggunakan kapal laut atau pesawat dengan biaya dan waktu yang cukup besar. Sehingga semua energi dari segenap lapis-lapis sosial harus tertumpah di Baubau ini” kataku.

Tapi alasan ini ditolak beberapa kawan-kawan yang menurutku cukup cerdas. Diantara mereka memberi solusi jika sebenarnya budaya lokallah yang harus dihidupkan untuk meredam isu-isu  politik dimana belakangan dunia politik seperti ladang pekerjaan baru. “Masuk akal” pikirku, hanya memang bagi saya budaya tak sekedar pemanis di bibir saja, tetapi harus meresap dalam setiap sanubari orang Buton, dan tentunya menjadi praktek dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih dari itu kawan-kawan juga memberi masukan jika sebenarnya Buton adalah sebuah pulau yang kaya dengan sumber daya alam, saatnya industri-industri terbangun hingga mampu menyerap banyak lapangan kerja, sebab boleh jadi orang Buton menjadi bangsa perantau karena minimnya lapangan pekerjaan, sementara disisi lain alamnya begitu banyak menyediakan potensi yang maka kaya. Aspal misalnya, Buton inilah satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia yang memilikinya.

Saya hanya membayang masa depan di Pulau Buton jika kelak daerah ini berdiri industri-industri raksasa yang memberi lapangan kerja banyak orang, dan Baubau akan menjelma sebagai kota jasa yang memberi ruang besar bagi warganya untuk menikmati segala fasilitas perkotaan didalamnya . Sebab hari ini saya merasakan jika energi orang Buton justru dinikamti kota-kota besar lainnya di negeri ini. Sebutlah Kendari, Makassar, Surabaya dan Jakarta. 

(**)





Baca Juga Artikel Terkait Lainnya
comments