MEMANG tak bisa ditampik jika dicapreskannya Jokowi oleh PDIP membuat ekskalasi politik jelang Pemilu ikut meninggi, setidaknya membuat sederet kandidat Capres harus menghitung kembali taktik dan strategi yang dibuat sebelumnya, tak terkecuali seorang Prabowo Subianto, tokoh nasional yang setahun silam amat getol memperjuangkan Jokowi sebagai Gubernur DKI berpasangan dengan Ahok. Apalagi saat itu Jokowi berjanji, akan menuntaskan lima tahun kepemimpinannya di DKI dan tidak menjadikan jabatan Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan yang lebih besar lainnya. (Baca berita pada foto dibawah ini)
Tetapi politik berbicara lain. Jokowi menerima mandat dari Megawati Soekarnoputri sebagai Capres PDIP, karenanya dapat diasumsikan jika pergerakan politik mantan Walikota Solo ini sebagai bentuk pengingkaran atas apa yang dijanjikannya setahun yang lalu. Secara psikologis, sangat manusiawi jika Prabowo merasa terhianati, belum lagi perjanjian ‘Batu Tulis’ yang terabaikan begitu saja, menjadikan Prabowo benar-benar merasa dipojokkan dalam karir politiknya. Bahkan (mungkin) masih segar dalam ingatan dalam waktu yang tidak begitu lama usai Pilkada DKI tahun lalu, muncul istilah ‘penumpang gelap’ yang lagi-lagi memojokkan posisi Partai Gerindra dari koalisinya dengan PDIP. Jika di scooring, Prabowo terhianati dalam posisi 0:3, dari orang-orang yang dihormati dan diperjuangkannya. (asumsi penulis).
Dalam teori komunikasi politik hal-hal seperti ini memang lumrah terjadi, dan siapapun boleh berkata bahwa inilah yang namanya ‘realitas politik’ atau ‘seni berpolitik’. Penulis sendiri mengasumsikan perlakuan berpolitik yang diterima Prabowo Subianto membenarkan pendapat banyak ahli di bidang ini, yang mengatakan komunikasi politik sebagai seni mendesain apa yang mungkin dan seni mendesain apa yang tidak mungkin (art of possibble and art of impossibble’) (Anwar Arifin, 2012).
Menjadi pertanyaan, apakah saling menjegal di dunia politik menjadi sesuatu kebiasaan yang harus dipertahankan dalam iklim demokrasi di negeri yang Pancasilais ini? tentu kita berharap tidak demikian, sebab politik juga dipahami sebagai pendistribusian nilai-nilai (Weinstein, 1971:41), karenanya politik juga mengatur adanya konsensus atau kompromi melalui pembicaraan politik (Alfian, 1985).
Dalam konteks teori-teori komunikasi politik tersebut di atas, maka menjadi menarik jika kedua tokoh ini tak perlu dibenturkan satu dengan yang lainnya. Toh, penetapan Capres belum memasuki tahapannya (dilaksanakan usai Pemilu legislatif), ini berarti segala kemungkinan masih saja bisa terjadi. Bisa saja Jokowi di ‘capreskan’ sekadar membuat kejutan politik untuk mengangkat perolehan suara PDIP di pemilu legislatif, namun setelah itu ada re-evaluasi atas pencapresan itu saat Pemilu Capres-Cawapres akan digelar nanti. Sama dengan posisi Prabowo Subianto saat ini, masih sebatas sebagai kandidat Capres, segala sesuatu masih mungkin terjadi.
Toh, jika Jokowi serius di capreskan dan kemudian terpilih, maka posisi Jokowi sebagai presiden diprediksi akan tersandera oleh siapa yang memberinya mandat sebagai Capres. (istilah saat ini sebagai boneka politik). Pun, jika Jokowi berhasil membebaskan dirinya dari ‘sandera’ ini, maka Jokowi lagi-lagi (mungkin) akan di cap oleh banyak kalangan sebagai sosok non loyalis. Menjadi pertanyaan, apakah rakyat di negeri ini rela dan ikhlas jika pemimpinnya dijadikan sandera oleh sebuah kekuatan elit tertentu? tergantung dari persepsi masing-masing.
Kembali ke persoalan semula. Jangan benturkan Prabowo-Jokowi, sebab energi bangsa ini akan habis terserap dalam mencari kelemahan kedua figur ini. itu tidak penting. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Jakarta jika benar-benar Jokowi meninggalkan kursi gubernurnya, artinya butuh energi lagi mencari gubernur, meski secara konstitusional, Ahok-lah yang akan menjadi ‘pemimpin baru’ di ibukota. Tentu akan selalu ada aksi-reaksi, jika Ahok menjadi Gubernur. itu yang paling standar. Lalu bagaimana (semisal) Ahok diminta partainya menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto? Maka warga Jakarta akan kehilangan ‘pemimpinnya’. Untung saja, Ahok hingga saat ini belum masuk dalam area wacana seperti ini.
Karenanya, mungkin lebih bijak jika iklim demokrasi ini berjalan dalam kerangka damai, tidak saling memojokkan dan mencari kelemahan. Kita tunggu saja Pemilu Presiden 9 Juli nanti. Toh diluar figur Prabowo dan Jokowi, bangsa ini masih punya segudang pemimpin, dan mereka masih bisa saling berbagai senyuman sebagai tanda sikap saling menghargai. Jangan biarkan demokrasi negeri ini berjalan dengan cara yang instan, sebab tentu akan menghasilkan hal-hal yang instant pula.
**
Menteng pagi hari, 18 Maret 2014
Dalam teori komunikasi politik hal-hal seperti ini memang lumrah terjadi, dan siapapun boleh berkata bahwa inilah yang namanya ‘realitas politik’ atau ‘seni berpolitik’. Penulis sendiri mengasumsikan perlakuan berpolitik yang diterima Prabowo Subianto membenarkan pendapat banyak ahli di bidang ini, yang mengatakan komunikasi politik sebagai seni mendesain apa yang mungkin dan seni mendesain apa yang tidak mungkin (art of possibble and art of impossibble’) (Anwar Arifin, 2012).
Menjadi pertanyaan, apakah saling menjegal di dunia politik menjadi sesuatu kebiasaan yang harus dipertahankan dalam iklim demokrasi di negeri yang Pancasilais ini? tentu kita berharap tidak demikian, sebab politik juga dipahami sebagai pendistribusian nilai-nilai (Weinstein, 1971:41), karenanya politik juga mengatur adanya konsensus atau kompromi melalui pembicaraan politik (Alfian, 1985).
Dalam konteks teori-teori komunikasi politik tersebut di atas, maka menjadi menarik jika kedua tokoh ini tak perlu dibenturkan satu dengan yang lainnya. Toh, penetapan Capres belum memasuki tahapannya (dilaksanakan usai Pemilu legislatif), ini berarti segala kemungkinan masih saja bisa terjadi. Bisa saja Jokowi di ‘capreskan’ sekadar membuat kejutan politik untuk mengangkat perolehan suara PDIP di pemilu legislatif, namun setelah itu ada re-evaluasi atas pencapresan itu saat Pemilu Capres-Cawapres akan digelar nanti. Sama dengan posisi Prabowo Subianto saat ini, masih sebatas sebagai kandidat Capres, segala sesuatu masih mungkin terjadi.
Toh, jika Jokowi serius di capreskan dan kemudian terpilih, maka posisi Jokowi sebagai presiden diprediksi akan tersandera oleh siapa yang memberinya mandat sebagai Capres. (istilah saat ini sebagai boneka politik). Pun, jika Jokowi berhasil membebaskan dirinya dari ‘sandera’ ini, maka Jokowi lagi-lagi (mungkin) akan di cap oleh banyak kalangan sebagai sosok non loyalis. Menjadi pertanyaan, apakah rakyat di negeri ini rela dan ikhlas jika pemimpinnya dijadikan sandera oleh sebuah kekuatan elit tertentu? tergantung dari persepsi masing-masing.
Kembali ke persoalan semula. Jangan benturkan Prabowo-Jokowi, sebab energi bangsa ini akan habis terserap dalam mencari kelemahan kedua figur ini. itu tidak penting. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Jakarta jika benar-benar Jokowi meninggalkan kursi gubernurnya, artinya butuh energi lagi mencari gubernur, meski secara konstitusional, Ahok-lah yang akan menjadi ‘pemimpin baru’ di ibukota. Tentu akan selalu ada aksi-reaksi, jika Ahok menjadi Gubernur. itu yang paling standar. Lalu bagaimana (semisal) Ahok diminta partainya menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto? Maka warga Jakarta akan kehilangan ‘pemimpinnya’. Untung saja, Ahok hingga saat ini belum masuk dalam area wacana seperti ini.
Karenanya, mungkin lebih bijak jika iklim demokrasi ini berjalan dalam kerangka damai, tidak saling memojokkan dan mencari kelemahan. Kita tunggu saja Pemilu Presiden 9 Juli nanti. Toh diluar figur Prabowo dan Jokowi, bangsa ini masih punya segudang pemimpin, dan mereka masih bisa saling berbagai senyuman sebagai tanda sikap saling menghargai. Jangan biarkan demokrasi negeri ini berjalan dengan cara yang instan, sebab tentu akan menghasilkan hal-hal yang instant pula.
**
Menteng pagi hari, 18 Maret 2014
